Once you begin, you can save your submission and come back to it later. You will be able to review and correct any information before you submit

Abstract

Penelitian hukum empiris ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis peranan aparat Kepolisian pada tingkat penyidikan di Polrestabes Kota Medan dalam menanggulangi tindak pidana penggunaan narkotika oleh anak di bawah umur, serta mengidentifikasi faktor-faktor hambatan yang dihadapinya. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris (empirical legal research) dengan pendekatan sosiologis hukum (socio-legal approach) dan pendekatan kasus, yang dianalisis secara kualitatif dengan pola penalaran deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peranan penyidik Kepolisian dihadapkan pada dilema dalam menyelaraskan penerapan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang bersifat represif dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) yang mengedepankan asas keadilan restoratif dan mekanisme diversi. Dalam praktiknya, upaya penanggulangan tersebut terhambat oleh tiga faktor utama: (1) hambatan substansi hukum berupa konflik norma dan terbenturnya penyidik pada batasan gramasi berdasarkan SEMA No. 4 Tahun 2010, yang menyulitkan pelaksanaan diversi bagi anak yang dimanipulasi sebagai kurir; (2) hambatan struktur hukum akibat minimnya ketersediaan fasilitas Ruang Pelayanan Khusus (RPK) dan Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) di wilayah Medan; serta (3) hambatan budaya hukum yang meliputi lambatnya laporan Litmas dari Bapas, ketakutan keluarga terhadap stigma sosial, dan penolakan masyarakat terhadap mekanisme penyelesaian di luar peradilan.